Kebijakan hukum bisnis terhadap jaminan dan tantangan digitalisasi dalam transaksi bisnis secara online di era digital
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum bisnis mengatur jaminan dalam transaksi online dan bagaimana efektivitas penerapannya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum bisnis yang mengatur jaminan dalam transaksi online serta mengkaji kendala dan solusi penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap kasus-kasus relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum bisnis di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika transaksi online, khususnya dalam hal pembuktian jaminan, validitas dokumen digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
How to Cite
References
Adrian Sutedi. (2011). Aspek Hukum Obligasi dan Susuk. Sinar Grafika, Jakarta.
Ahmad M. Ramli. (2013). Hukum dan Kebijakan Publik dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Refika Aditama, Bandung.
Nurul Huda & Laili M. (2021). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.
Salim HS. (2010). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. dan Tambunan, W. R. G. (2019). Hukum Bisnis.Jakarta: Prenada Media.
Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Manajemen. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tambunan, Toman Sony. (2021). Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
Tambunan, Toman Sony. (2019). Prosedur Operasi Standar Instansi Pemerintah. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Persereoan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).