ANALISIS PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK, DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Regional Original Revenue is the revenue obtained by the region from sources within
its own region which is collected based on regional regulations in accordance with
applicable laws and regulations. The purpose of this study was to examine and
analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Capital
Expenditure, Population, and Inflation on Regional Original Income. In addition,
the purpose of this study is also to analyze whether the variables of Population and
Inflation can moderate the effect of other independent variables on Regional
Original Revenue. The data used in this study is secondary data sourced from the
Central Statistics Agency of West Java Province, Regional Government Financial
Reports (LKPD) of the Regency / City Government in West Java Province, and
publication data on the portal or website of the Ministry of Finance Finance of the
Republic of Indonesia, as well as other valid sources of information and literature.
Based on the results of the study, it shows that the Total Population and Inflation partially affect the Regional Original Revenue and the Total Population and
Inflation moderate the influence of GRDP on the Regional Original Revenue.
Besides, the results of this study also explain that Capital Expenditure and Gross
Regional Domestic Product partially have no effect on Regional Original Revenue
Article Details
References
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit
Erlangga. Jakarta.
Badan Pusat Statistik, “Jawa Barat Dalam Angka”, beberapa tahun penerbitan.
Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO
governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16: 49-64
Freeman, Robert J., & Craig D. Shoulders. 2003. Govermental and Non Profit
Accounting. Person Education. Prentice Hall. 7th Edition.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23
(Edisi 8). Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Ghozali, Imam. 2020. 25 Grand Theory (Teori Besar) Ilmu Manajemen, Akuntansi dan
Bisnis. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Edisi II. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
Muin, Rahman. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal
Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. 1 (1).
Oktiani, Ariska. 2021. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan
Pembangunan, 1 (1).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014
tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Samosir, Magdalena Silawati. 2020. Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak
Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Journal of Public Administration and
Government. 2 (1).
Umam, Khaerul and Fadilla, Yendri Iqbal. 2019. Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan. Jurnal Pemikiran Administrasi
Negara. 11 (2).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah