Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Bandar Udara Karel Sadsuitubun Langgur
DOI:
https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.446Keywords:
Non-Tax State Revenue, Number of Aircraft MovementAbstract
The purpose of this research was to analyze the effect of PNBP targets, PNBP deposits and the number of aircraft movements on the realization of PNBP at Karel Sadsuitubun Langgur Airport. The hypothesis in this research was tested by multiple linear regression analysis using the t test with a significance level of 0.05. The population in this research were all financial reports that included PNBP targets, realized PNBP deposits and all air transport traffic reports containing the number of aircraft movements at Karel Sadsuitubun Langgur Airport. The samples used are financial reports covering PNBP targets, realization of PNBP deposits and air transport traffic reports containing the number of aircraft movements at Karel Sadsuitubun Langgur Airport for 36 months from January 2017 to December 2019. Partial test results (test t) shows that the tcount for the PNBP target variable is -173.347 with a significance of 0.000; tcount for PNBP payment variable of 418,725 with a significance of 0,000; tcount for the variable number of aircraft movements is -1.028 with a significance of 0.05. Thus, hypothesis one is rejected where the PNBP target variable (X1) partially has a negative effect on the realization of PNBP achievement (Y) at Karel Sadsuitubun Langgur Airport, the second hypothesis is accepted where the PNBP payment variable (X2) partially has a positive effect on the realization of PNBP achievement ( Y) at Karel Sadsuitubun Langgur Airport, and the third hypothesis is rejected because the variable number of aircraft movements (X3) has no effect on the realization of PNBP (Y) achievements at Karel Sadsuitubun Langgur Airport.
Downloads
References
Afrizal., Arfan. M., dan Darwanis.(2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, vol.5, 1-10.
Angraini, M., Amir, A. M., dan Yusnita, N. (2018). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak suatu tinjauan evaluatif ( Studi pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong). Jurnal 24 Katalogis, vol 6, No. 5, 23-24.
Asnawi, S. K. (2017). Manajemen Keuangan. Jakarta : Penerbitan Universitas Terbuka.
Baso, A.(2011). Menyoal Ketidakpatuhan pengelolaan PNBP. Bulletin Pengawasan ESDM, Vol. 8 No.4/2011
Darmawan, S. (2012). Manajemen Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Dinarjito, A. (2017). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Jurnal Subtansi, vol.1. n0.1, 107-122
Dinarjito, A. (2017). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, vol.1, no.1, 57-69.
Gary, F.T.(2011). A two Step Approach for Transforming Continous Variables to Normal: Implications and Recommendations for IS Research. Communications of the Association for Information Systems, vol 28, 41-58.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat.Semarang : Universitas Diponegoro
Kementerian Keuangan. (2020). Pokok-Pokok Apbn 2020 (Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia). 9.
Kurniasih, D. A. (2016). Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Rechts Vinding, vol.5, no.2, 213-228
Mulyawan, R. dan Enceng.(2011). Administrasi Keuangan. Jakarta : Penerbitan Universitas Terbuka.
Narafin, M. (2012). Penganggaran. Jakarta : Penerbitan Universitas Terbuka.
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 Volume I Bandar Udara.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubunan Udara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
Ramli, R. dan Hardini, Y. P. K. (2012). Asas-Asas Manajemen. Jakarta : Penerbitan Universitas Terbuka.
Rittiauw, S. A. (2019). Akuntabilitas Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dalam persektif pelayanan kepelabuhanan. Jakarta : Tugas Akhir Program Magister, Magister Ilmu Administrasi Universitas Terbuka.
Sancoko, B. (2020). Modul Pemungutan dan Penyetoran PNBP. Jakarta : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
Sari, K. (2017). Analisis indikator keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Jakarta : Tugas AKhir Program Magister, Magister Manajemen Universitas Terbuka.
Sugiono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sumarsono, S.(2010). Manajemen Keuangan Pemerintah. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang –Undang Repiblik Indonesia nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Walelang, R. P. A., Alexander, S., dan Tangkuman, S. (2017). Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Menado. Jurnal Emba, vol.5, no.2, 2647-2655.
