PROYEK PEMINDAHAN IKN: UPAYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAUKAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI
Article Sidebar
Pembangunan Ekonomi,
Tata Kelola Pemerintahan
Main Article Content
Abstract
Artikel ini membahas konsep pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan, yang didorong oleh sebagian pendapat, tercantum usaha menciptbakal sistem mengatur pemerintahan yang positif serta pengembangan ekonomi. studi ini mengenakan pendekatan kualitatif dengan sistem tilikan deskriptif serta menyamakan kedua sebab dasar dari pemindahan ibukota. Hasil studi membuktikan jika pengembangan ekonomi mampu digeluti dalam kondisi desentralisasi serta kedaulatan teritori masa ini. kemampuan pemindahan ibukota yang didasarkan pada pengembangan ekonomi menuntut kualifikasi kebijaksanaan hangat yang diarahkan pada pengurusan pemerintahan yang positif serta rajin. Di arah lain, pemindahan ibukota dengan tujuan memberikan sistem mengatur pemerintahan yang positif tidak cuma memberikan pengurusan pemerintahan yang positif, handal, serta visioner, namun serta bakal melahirkan kebijaksanaan yang mampu meninggikan ekonomi serta tahap kehidupan, dan juga kurangi persekongkolan, penyelewengan, serta Nepotisme (KKN). Ini akan memberikan rehabilitasi pada seluruhnya pandangan kehidupan bernegara selaku jujur serta seimbang.
Article Details
References
Arisaputra, MI (2013). Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan reforma pertanian di Indonesia. Majalah Yuridika, 28(2), 188–216. https ://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881.
Agassi, E. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan Ibukota nasional. Institut Pertanian Bogor. Adi, E. T.(2009). Layanan Kebersihan yang Buruk: Asal Usul Kemiskinan. Jurnal Analisis Sosial, 14(2), 76–87
Aziz, N.L. L. (2019). Relokasi ibu kota: pelajaran yang dipetik dari negara lain. Jurnal Studi Area, 9(2), 37–64. https: //doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827
Baroroh, U. (2012). Analisis Sektor Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. Jurnal Etika, 11(2), 180–195. https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892.
Badan Pusat Statistik. (2013). Perkiraan jumlah penduduk Indonesia 2010-2035. Ibukota Jakarta:Badan Pusat Statistik.
Crewell, J. W. (2007). Survei kualitatif dan desain studi:
Pilih dari lima pendekatan. Seribu Oak:
publikasi bijak
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2019). Pemukiman dan urusan di seluruh Ciliwung. Diakses 21 Juni 2019 dari http:
//dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-danperhasilan-ciliwung/.
Chandra, AA (2019, 30 September). Pansus memindahkan nilai kajian Bappenas ibu kota yang belum selesai. detik.com. https://finance.detik.com/properti/d4727464/pansus-moving-mother-city-value-study-bappenas-not-complete.
Deny, S. (2019, 2 Juni). Ini adalah Alternatif Ibukota Baru versi Bappenas untuk standar Jakarta. Sampul 6. https://www.liputan6.com/business/read/3981770/ini-standard-ibu-kotabaru-pengganti-jakarta-versi-bappenas.
Firmansyah, D., & Tjahjani, A.R. saya. (2012). Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Area (Studi Kasus Jalan Lenteng Agung, Bengkel Teknik Konstruksi Nasional UMS 2012 (hlm. 134–140). Surakarta.
Firdaus, M. (2013). Pembangunan tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hamiroul. (2017). Penyakit birokrasi memanifestasikan dirinya dalam perilaku birokrasi disfungsional. Otorisasi:
Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 14–18. https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330
Haris, T. (1992). Bentuk kota Jakarta pada abad 16 dan 18:
Pelajari data peta. BPPS-UGM, 5(2A), 367–378.
Haryadi M. (2019, 30 April). Jonggol Nyaris Jadi Ibukota NKRI di Era Baru Pujian, Kenapa Akhirnya Dibatalkan? Bahkan dengan keputusan presiden. Tribunnews.com http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/jonggol-nyaris-jadi-ibu-kotari-di-era-ode-baru-kenapa-finally-batal-padahal-already-ada-decree.
Kementrian Keuangan. (2017, 20 November). Membangun infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan. Kemenkeu.go.id. https: //www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan infrastruktur untuk pengurangan-kelimangan/.
Janti, N. (2017, 11 Juli). Rencana pemindahan ibu kota ke Surabaya. Sejarah. Majalah Transformasi 8(1), 2022 | 26 https: //historia.id/politik/articles/plan-ibukota-transfer-ke-surabaya-v54g4 Jati, GP (10 April 2017). Ingat mimpi Soekarno di Magic Palangkaraya untuk menjadi ibu kota. CNN Indonesia. https: //www.cnnindonesia.com/economy/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota
La Dossa, Y., & Riffi. (2018, Juli 203). Sejarah Jakarta: Peran Gubernur Jakarta dalam Peristiwa Rengasdengklok. Tagar.id. https: //www.tagar.id/cerita-jakarta-perangubernur-jakarta-di-events-rengasdengklok Mauleny, A. T.(2015). Sebuah aglomerasi,. Jakarta Journal of Socio-Economic Development and Change Policy Economics and public policy, 6(2), 147–162.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VI(1), 1–18. Makkelo, I. D.(2017). Sejarah Perkotaan: Tinjauan Tematik dan Sejarah. Tujuan Kebudayaan: Jurnal Ilmu Budaya, 12(2), 83–101. https: //doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3052.
Nilamsari, N. (2014). Memahami penelitian literatur dalam penelitian kualitatif. Jurnal Wacana, 13(2), 177–181. https: //doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143
Novelino, A. (2019, April 29). Sejarah Perpindahan modal sejak zaman Hindia Belanda. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/history-relocation-capital-city-since-the-Dutch-Indies.
Risal, M. (2016). Kearifan lokal dalam pembentukan daerah otonom baru di era otonomi daerah (Studi kasus:
kearifan lokal di wilayah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Reformasi Administrasi, 4(2), 106–126. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597.
Rangkasa, E. (2017). Melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kosakata:
Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 617–636. http:
//dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i1.98
Ridwiyanto, A. (2011). Batavia Sebagai Kota Perdagangan Pada Abad XVII s/d XVIII (Nomor Publikasi 0112-01-10989) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repositori Uinjkt.festival
Ramadhan. (2019, 30 April). Rencana pemindahan ibu kota:
Dari zaman Soekarno sampai Jokowi. Anggapan. https:
//www.assumption.co/post/plan-moving-capital-city-from-erasoekarno-to-jokowi
Solikhudin. (2017). Implementasi Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. Al-Da.ulah, 7(1), 163–187.
Silalahi U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung:
PT. Aditama Refika.
Silitonga, D. OnlineP.Y. (2010). Tahapan perkembangan perkotaan Jabodetabek didasarkan pada perubahan aspek lingkungan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 21(3), 197–214.
Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pembangunan perkotaan di Indonesia. Semuanya, 10(2), 57–72. https:
http://doi.org/10.22146/jp.12484.
Utami, R.P. (2018). Dinamika kekhususan provinsi Jakarta sebagai ibu kota negara. (Publikasi No. 0112-01-10989) [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Uinkt dari repositori. https:
//repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY PUTRI UTAMI-FSH.pdf
Vioya, A. (2010). Tahapan pembangunan kota. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 21(3), 215–226. Wibowo, E. (2008). Pengembangan perencanaan dan strategi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 8(1), 16–24.
Wiwoho, B. (2017, 11 September). Gaya khas Jokowi adalah "daripada" gaya Soeharto dalam pembangunan infrastruktur. CNN Indonesia. https:
//www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/bedagaya-jokowi-daripada-soeharto-membuild-infrastruktur.
Yadika, B. (2019, 9 Mei). Kepala Bappenas menjelaskan pentingnya pemindahan ibu kota. Sampul 6. https://www.liputan6.com/business/read/3961343/head-Jurnal Transformatif 8(1), 2022 | 30 Bappenas-jelaskan-pentingnya-pindah-modal.