KAJIAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 01/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE TENTANG PENJATUHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Corruption is a problem that greatly disrupts the state's financial system. So
corruption is dubbed as an extraordinary crime (extraordinary crime).
Therefore, criminal acts of corruption are specifically regulated in Law Number
20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning
Eradication of Criminal Acts of Corruption. Even though it is specifically
regulated, in the judicial process of corruption, judges often give inappropriate
sentences. Then in their consideration, the judges often do not pay attention to
the principles of criminal law to punish the guilty. In line with that, through the
normative research method, the authors use a case approach to analyze the
judges' considerations in the decision Number: 01/Pid.Tipikor/2013/PN. Which
sentenced the defendant to 7 (seven) years in prison. The verdict is not under
the actions of the defendant, because the defendant's actions that were proven
were only mistakes (schuld) in the form of negligence (culpa) and not
intentionally (dolus). Therefore, the defendant should have been sentenced to
less than 7 (seven) years because negligence is a lighter form of error than
intentionally (Eddy, 2016: 187). This principle is very important in determining
sentencing by judges. So that in terms of imposing a crime, the judge must pay
attention to the forms of errors that can alleviate and burden both from the
perspective of the defendant and the community by referring to the sentencing
guidelines, so that these decisions are in line with the objectives of criminal law.
Article Details
References
Aminanto, K. (2017). Politik Hukum Pidana; Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana
Korupsi. Jember: Jember Katamedia.
Chazawi, A. (2008). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni.
Danil, E. (2012). Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Diantha, I. M. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.
Jakarta: Prenada Media Group.
Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2017). Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan
Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Huda, C. (2015). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju Tiada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/korupsi.diakses tanggal 20
September 2021.
Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Permata Press: Subrata, Kubang.
Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),Wacana Intelektual. 2014.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Moeljatno, P. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Prakoso, A. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: LaksBang Pressindo.
Putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN/Tte. Ternate: Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Sengi, Ernest, Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan
Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas
Tarumanegara.(2019).
Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sunarso, S. (2012). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Ternate. https://putusan3.makamahagung.go.id/berada.html. diakses 27 Oktober 2021
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang teah
diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendarahan Negara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman