Regional financial performance analysis north central timor district
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
North Central Timor Regency is one of the regencies in the border region of the Republic of Indonesia-Timor Leste. This region is still categorized as an underdeveloped region with a fairly high percentage of poverty. The most reliable source of regional revenue comes from potential regional taxes and levies. Therefore, the purpose of this study is to determine the regional financial performance when viewed from the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial dependence and fiscal decentralization. Some of the variables used for data analysis needs are the value of PAD, Balancing Funds and Capital Expenditures from 2001-2018 obtained from the publications of the Central Statistics Agency. The results showed thatRegional financial capacity seen from the regional financial independence of North Central Timor Regency in financing its regional needs in the context of implementing regional autonomy is still low and dependence on other regions through the central government is very high.
Article Details
References
Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 17(2), 100.
Anggreni, N. K. A., & Sri Artini, L. G. (2018). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(3), 1315. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i03.p06
Apriesa, L. F., & Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Diponegoro Journal of Economics, 2(1), 1–12.
Bachtiar, Y., & Wulandari, A. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2018. EkoPem : Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor, 6(2), 38–46.
Demora, V. (2016). Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5(Vol 5 No 1 (2016): e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah), 13–20.
Dwirandra, A. A. N. . (2006). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002 – 2006. Jurnal Akuntansi, 22, 1–21.
Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Puspita, B. (2019). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. Ekonomi Dan Bisnis, 16(1), 26–36.
Junawati, Basri, H., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, 6(2), 186–193.
Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 6(3), 910–924.
Leki1, Y., & , Amran T. Naukoko2, J. I. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(5), 164–174.
Mailangkay, P. P. U., Murni, S., Rate, P. V, Kinerja, A., & Daerah, K. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(3), 278–285.
Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 8(3), 116–121
Nalle, F. W., & Afoan, F. (2022). Analisis keuangan inklusif dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Fair Value, 4(4), 1900–1911.
Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inovasi, 17(1), 184–197.
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency. EkoPem: Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor, 5(2), 1–6.
Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(4), 243–256.
Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. E- Jurnal EP Unud, 1999(23), 452–459.
Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 8(8), 4759.
Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 1(1), 1–10.
Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). InFestasi, 11(2), 118.
Wijayanti, M., & Babulu, N. L. (2019). Determinan Efektivitas Belanja Daerah dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor, 4(2), 34–44.
Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2), 143–149.