Analisis Keuangan Inklusif dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
East Nusa Tenggara Province is one of the provinces with the largest poverty percentage in Indonesia after Papua and West Papua Provinces. The high percentage of the number of poor people in NTT Province, one of the biggest contributors comes from the North Central Timor Regency. The data released by the Central Statistics Agency noted that TTU Regency was the eighth (8) highest contributor to poverty out of 22 Regencies/Cities in the autonomous region of NTT Province. This study aims to determine the effect of the variable capital expenditures, balancing funds and Silpa funds on poverty in TTU Regency. The results showed that either partially or simultaneously each independent variable had a significant effect on poverty in TTU Regency.
Article Details
References
Arifin. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Badan Pusat Statistik, 2019. TTU Dalam Angka.
Denni Sulistio Mirza, 2012, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009", Jurnal ekonomi, Hal. 1-15.
Halim Abdul, 2004. Akuntasi Keuangan Daerah. Salemba Empat Jakarta.
Kartasasmita, Koesnadi. 2002. Organisasi dan Administrasi Internasional. Lembaga Penerbitan Sekolah Ilmu Administrasi: Bandung.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mahmudi, 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta
Nasir Muhammad, 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nordiawan Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Seran, Sirilius. 2012. Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk. Fakultas Ekonomi Universitas Timor, Vol 13, No.1.
Seran, Sirilius. 2011. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Gita Kasih: Kupang.
Sinaga dan Siregar, 2006. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Eonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23/2014. Fungsi Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.