Collaborative Goverment Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan

Abstract

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kolaborasi ini didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.