Good Village Governance Dan Pencegahan Fraud

Abstract

Otonomi desa memungkinkan desa untuk leluasa mengurus dan mengatur rumah tangga desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014. Dukungan pemerintah dalam mencapai kemandirian dan pembangunan ekonomi nasional diperlukan adanya keuangan desa. Keuangan desa memerlukan sistem pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Banyaknya fraud dalam sistem keuangan desa membuat kepercayaan masyarakat menurun. Oleh karenanya sistem pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip good village governance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prinsip good village governance dalam sistem keuangan desa terhadap pencegahan fraud. Data primer didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa, kaur dan kasi. Metode analisis penelitian ini mempergunakan regresi linear berganda (multiple regression). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya variabel partisipasi, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategik tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara pada variabel penegakan hukum, responsivitas dan akuntabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud.