Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan

Volume 13, Nomor 1, Januari 2022

p-ISSN 2086-3306; e-ISSN

How to cite:

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H. (2022). Implementasi Penyusunan

Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik

Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan

13(1): 1-9

E-ISSN:

Published by:

https://greenpublisher.id/

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK

INDONESIA NO.13/PER/M.KUKM/IX/2015

Daifulloh Faidz Rabbani

, Dadi Nurpadi

, M.Ardi Nupi H

Akuntansi Keuangan , Institut Manajemen Koperasi Indonesia

1,2 dan 3

FaidzR21@gmail.com

, dadinurpadi@gmail.com

dan ardi.nupi@yahoo.com

Abstrak

Latar belakang: Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha yang paling besar menyerap

modal usaha koperasi. Namun permasalahan yang terjadi yaitu pada penyusunan laporan

keuangan koperasi masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan pedoman yang

telah dibuat oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

Tujuan penelitian: menganalisis implementasi dari penyusunan laporan keuangan koperasi

berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

Metode penelitian: Metode studi kasus digunakan pada penelitian ini dimana studi kasus ini

mempelajari tentang latar belakang keadaan dari sebuah fenomena. Metode studi kasus ini

adalah salah satu metode deskriptif, dengan tujuan mencari informasi-informasi tentang

bagaimana penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan koperasi pada akhir

periode.

Hasil penelitian: 1) Laporan keuangan yang telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca

dan PHU keseluruhan telah disajikan cukup baik.2). Laporan keuangan KPPP JABAR yang

sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman

akuntansi simpan pinjam.

Kesimpulan: Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap Permen No. 13 tahun 2015

jika dalam bentuk persentase sebesar 18,42%.

Kata kunci: Laporan Keuangan, PERMEN, Penyusunan

Abstract

Background: Savings and Loans Unit is a business unit that absorbs the largest cooperative

business capital. However, the problem that occurs is that in the preparation of cooperative

financial statements, there are still deficiencies and discrepancies with the guidelines that

have been made by the Government, namely the Regulation of the Minister of Cooperatives

and MSMEs No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning accounting guidelines for cooperative

savings and loans.

The purpose of the study: to analyze the implementation of the preparation of cooperative

financial statements based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning the accounting guidelines for cooperative savings

and loans.

Research method: The case study method is used in this study where this case study studies

the background of a phenomenon. This case study method is a descriptive method, with the

aim of finding information about how to apply accounting in the preparation of cooperative

financial statements at the end of the period.

The results of the study: 1) The financial reports that have been presented by KPPP JABAR,

namely the balance sheet and PHU have been presented quite well. 2). The financial

statements of KPPP JABAR that have been presented are still not in accordance with the

components of the financial statements according to the savings and loan accounting

guidelines.

Conclusion: The Conformity of Cooperative Financial Statements with Ministerial

Regulation No. 13 of 2015 if in the form of a percentage of 18.42%.

Keywords: Financial Statements, PERMEN, Preparation

Diterima: 26-12-2021; Direvisi: 29-12-2021; Disetujui: 6-01-2022

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

Republik Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015

e-ISSN

p-ISSN 2086-3306

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H 2

PENDAHULUAN

Pembangunan Koperasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran dan kontribusi

Koperasi untuk Negeri. Koperasi yang memiliki focus pada meningkatkan kualitas

ekonomi anggota dan masyarakat secara luas. Selain meningkatkan kesejahteraan

anggota, koperasi juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

Keberhasilan koperasi tidak lepas dari balas jasa anggota kepada koperasi. Selain

sebagai pemilik, anggota juga sebagai pengguna jasa yang disediakan koperasi. Koperasi

dituntut mewujudkan pengelolaan secara professional yang dipercaya, baik oleh anggota

dan umumnya bagi pengguna laporan keuangan yang lebih luas. Salah satu bentuk

professional pengelolaan laporan keuangan adalah membuat laporan keuangan yang

transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbentuknya laporan

keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, koperasi dapat memberikan kepastian pada

dunia usaha dan meningkatkan kepercayaan anggota agar meningkatkan balas jasa

anggota kepada koperasi dan meningkatkan daya tarik masyarakat yang pada akhirnya

memberikan pengaruh baik dilingkungan social.

Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi

setidaknya memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan

atau penjelasan. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi harus disesuaikan

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi. Pernyataan ini

dijelaskan juga pada Pertaruran Menteri Koperasi Nomor 12 tahun 2015 dan untuk

koperasi yang bergerak pada kegiatan usaha simpan pinjam berpedoman pada Peraturan

Menteri Koperasi Nomor 13 tahun 2015.

Laporan keuangan koperasi memiliki standar akuntansi yang memberikan

informasi mengenai status keuangan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha serta

dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan oleh pengurus. Dewan Standar

Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 23 Oktober 2010 menerbitkan Exposure Draft (ED)

perihal Pencabutan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal ini didasarkan

pada dampak konvergensi International Financial Reporting Standars (IFRS), yang

mengarah pada kebutuhan untuk menarik standar akuntansi keuangan industry tertentu.

Sehingga Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerbitkan standar

akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan

keuangan koperasi. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan

pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor

13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP JABAR) adalah

koperasi milik pemerintah daerah yang memiliki usaha di bidang Simpan Pinjam dan

Niaga Barang.

Tujuan dibuatnya pedoman akuntansi untuk koperasi yang bergerak pada usaha

simpan pinjam oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah agar pada

penerapan akuntansi dan penyajian terciptanya keseragaman laporan keuangan yang

dapat meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan unit usaha atau unit usaha

simpan pinjam koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis implementasi dari

penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan

Vol. 13, No. 1, pp. 1-9, Januari 2022

3 https://journal.ikopin.ac.id

UMKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam

koperasi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang digunakan Metode studi kasus digunakan pada

penelitian ini dimana studi kasus ini mempelajari tentang latar belakang keadaan

dari sebuah fenomena. Metode studi kasus ini adalah salah satu metode deskriptif,

dengan tujuan mencari informasi-informasi (bagaimana penerapan akuntansi

dalam penyusunan laporan keuangan koperasi pada akhir periode. Data ini

didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Staff bagan accounting, Staff

bagian operasional dan Asistem Manajer Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Data sekunder berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai

Pemerintah Provinsi jawa Barat tahun buku 2019. Data diperoleh dari

pengumupan data kemudian dianalisis agar dapat disajikan dalam bentuk yang

mudah difahami dan agar dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan

kesimpulan.

Hasil yang telah diolah lalu dibandingan dengan permenkop no 13 tahun

2015 dan untuk menganalisi datan, penulis melakukan langkah- langkah berikut:

1. Memahami Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang didukung dengan

litelatur atau referensi yang menguatkan penelitian.

2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dapat

memahami latar belakang dari tempat penelitian yang diteliti.

3. Data dari organisasi dikumpulkan yang berkaitan dengan data akuntansi

melalui kebajikan akuntansi dan laporan keuangan entitas

4. Menbandingkan konsep yang berkaitan dengan data akuntansi menurut

presepsi pelaku koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menjadi pedoman

akuntansi bagi koperasi usaha simpan pinjam.

5. Melakukan evaluasi penerapan untuk perlakukan akuntansi dalam

penyusunan laporan keuangan koperasi dengan Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015.

6. Menulis laporan hasil penelitian

7. Memberikan kesimpulan dari rumusan masalah dan memberi saran

pengembangan dalam implementasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Organsasi

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP JABAR) adalah

koperasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KPPP JABAR sebelumnya bernama

Koperasi Pegawai Sekretariat Provinsi Jawa Barat (KOPESPR). KOPESPRO didirikan

pada 1 Juni tahun 1966 dengan akta pendirian Nomor 01/BH.A tanggal 12 Juli 1966.

Pada 8 Maret 1979, koperasi menyelenggarakan rapat anggota yang dihadiri 500 anggota

dari total anggota sejumlah 700, menyepakati perubahan nama dan anggaran dasar

Koperasi menjadi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

Republik Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015

e-ISSN

p-ISSN 2086-3306

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H 4

Wilayah kerja KPPP JABAR meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

terganung kedalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan anggota pada tahun 2020 sebanyak 1654 orang. Jenis usaha

yang disediakan oleh KPPP JABAR adalah seperti Perdagangan umum, simpan pinjam,

jasa rekanan dan perdagangan barang atau jasa. KPPP JABAR memiliki visi menjadi

koperasi yang bersinergi dan sukses. Demi mununjang visi, KPPP JABAR memiliki Misi

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong ASN dan karyawan di

lingkungan.

2. Keanggotaan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa anggota

kopersi termasuk sebagai pengguna jasa atau layanan koperasi dan juga sebagai pemilik

koperasi. Keanggotaan KPPP JABAR merupakan ASN yang berada di OPD lingkungan

Pemprov Jabar. ASN yang dapat mendaftar sebagai anggota KPPP JABAR adalah yang

sudah memenuhi syarat keanggotaan. Adapun syaratnya diantaranya:

 Memiliki kekausaan penuh untuk melakukan tindakan hukum (sudah dewasa)

 Berdomosili di kota Bandung dan sekitarnya

 Tercatat sebagai ASN atau Calon ASN

 Menyatakan untuk patuh dan setuju dengan peraturan yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

 Telah menyatakan kesanggupan membayar simpanan koperasi (simpanan pokok dan

simpanan wajib.

3. Kegiatan Usaha dan Permodalan Koperasi

KPPP JABAR termasuk dalam jenis koperasi multi purpose karena memiliki lebih

dari satu jenis usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan perdagangan umum yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan anggotannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari anggota. Aktivitas kegiatan unit usaha pada KPPP JABAR diantaranya:

 Unit Simpan Pinjam

 Simpanan Anggota

 Simpanan Pokok

KPPP JABAR tidak menetapkan simpanan Pokok anggota pada awal masuk masuk

atau bergabung menjadi anggota koperasi. Karena ASN yang baru akan otomatis terdaftar

sebagai calon anggota koperasi.

Simpanan Wajib

KPPP JABAR menetapkan Simpanan Wajib sesuai dengan golongan ASN dan

langsung dipotong dari gaji bulanan ASN. Simpanan wajib dapat diambil ketika anggota

memutuskan untuk keluar dari koperasi atau pensiun

Pinjaman Anggota

Pinjaman uang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggota aktif. Syarat-syarat

anggota untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut

Mendaftarkan diri ke unit simpan pinjam dengan menyerahkan jaminan berupa

data diri seperti nama,biro, golongan dan golongan. Selain itu, anggota yang ingin

mengajukan pinjaman harus membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP yang masih

berlaku.

Besar pinjaman yang dapat diterima oleh anggota adalah 3 kali lipat dari jumlah

simpanan. Pinjaman dengan jasa pinjaman 1% flat (bunga tetap) lama kontrak waktu

pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 24 bulan tergantung permohonan peminjam.

Anggota baru bisa meminjam setelah 3 bulan dari pendaftaran menjadi anggota. Bagi

anggota peminjam yang masih punya hutang, tetapi mau meminjam lagi ketika masih

Vol. 13, No. 1, pp. 1-9, Januari 2022

5 https://journal.ikopin.ac.id

dalam waktu angsuran, bisa mengajukan permohonan, dengan syarat sisas utang pokok

dibayar lunas ditambah jasa 2 bulan pada bulan itu.

Pinjaman (kredit) uang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

 Pinjaman (kredit) jangka pendek

 Pinjaman (kredit) jangka menengah dan

 Pinjaman (kredit) jangka panjang

Bunga pinjaman (kredit) baik jangka pendek, menengah ataupun panjang, akan

diatur dalam peraturan khusus. Setiap transaksi pinjaman jang mengenah dan panjang

dikenakan biaya provisi, asuransi dan biaya administrasi. Besar asuransi, provisi dan

administrasi dijelaskan sebagai berikut:

Besarnya asuransi sesuai dengan table asuransi yang ditetapkan oleh lembaga

asuransi yang didasarkan pada besarnya pinjaman dan usia anggota bersangkutan.

Besarnya provisi adalah 1% dari besarmua pinjaman

Biaya administrasi adalah 1% dari besarnya pinjaman

Dalam pelaksanaannya, Unit Simpan Pinjam mendapat catatan pemeriksaan

sebagai berikut:

Melakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

realisasi penyaluran pinjaman kepada para anggota sesuai dengan kesepakatan kriteria

pinjaman dan dilaksanakan secara akuntabel

Melakukan perhitungan transaksi pinjaman dan pendapatan bunga pinjaman secara

cermat dan menyelenggarakan pemcatatan akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi

yang belaku umum.

Hasil Penelitan dan Pembahasan

Penyusunan laporan keuangan koperasi tentu mempunyai baku dan panduan

standar serta pedoman menjadi acuan pada penyusunan laporan keuangan. Pedoman

dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan supaya ada keseragaman laporan

keuangan perusahaan dan mudah dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Dasar

penyusunan laporan keuangan koperasi berdasar dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 27 mengenai Akuntansi Koperasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

mencabut PSAK 27 yang efektif dalam 1 Januari 2012. Pengganti standar baku tersebut

adalah Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 12 tahun 2015 untuk

Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Mengenah No.13 tahun 2015 untuk Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam

atau Unit Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13 tahun 2015 untuk

Pedoman Akuntansi Usaha SImpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam mengungkapkan

bahwa laporan keuangan mencakup Necara, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Hasil wawancara dengan asisten manajer bidang administrasi dan keuangan,

laporan keuangan KPPP JABAR pada unit simpan pinjam dikelola lansung oleh bagian

operasional yang diawasi langsung oleh Asisten Manajer unit usaha simpan pinjam.

Pelaporan keuangan disusun dengan laporan keuangan unit usaha niaga barang. Hasil dari

laporan keuangan setiap unit usaha koperasi dijadikan laporan keuangan pada periode

tahun buku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi bidang operasional, yang

dapat melakukan pinjaman hanyalah anggota KPPP JABAR dan metode pembayaran

pinjaman adalah dengan cara memotong gaji perbulan melalui rekening. Sistem

penyusunan laporan keuangan pada unit simpan pinjam adalah dimana masing- masing

pemegang catatan pemegang catatan transaksi anggota yang pinjam, nantinya akan

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

Republik Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015

e-ISSN

p-ISSN 2086-3306

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H 6

dilaporkan kepada Asisten manajer simpan pinjam untuk dijumlahkan. Lalu laporan tiap

unit usaha di input menggunakan aplikasi MYOB kemudian saldo akhir tiap bulan diinput

menggunakan excel. Pedoman yang digunakan koperasi masih berbasis PSAK 27.

Laporan keuangan yang disusun Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

mengikuti standar akuntansi untuk koperasi dan laporan disusun dengan dasar akrual.

Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan Peraturan

Menteri Koperasi dan UMKM No.13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha

Simpan Pinjam Koperasi.

Laporan keuangan unit usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dinilai dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No. 13 tahun 2015 mengenai Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam. Komponen

laporan keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas Neraca

dan Perhitungan Hasil Usaha. Implementasi laporan keuangan unit simpan pinjam KPPP

JABAR merupakan sebagai berikut:

Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan keterangan tentang posisi keuangan,

yaitu sifat dan jumlah harta atau berasal usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban

koperasi pada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam

sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada peristiwa tertentu, terdiri menurut Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas.Rincian aset yang dimiliki KPPP JABAR belum semuanya sudah

mengimplementasi Laoran keuangan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah No. 13 tahun 2015. Rincian kewajiban yang dimiliki KPPP JABAR. Rincian

kewajiban yang dimiliki belum semuanya singkron telah sesuai implementasi Laporan

Keuangan berdasarkan Permenkop No.13 tahun 2015. rincian ekuitas yang dimiliki

koperasi belum semuanya telah mengimplementasi laporan keuangan berdasarkan

Permenkop No.13 tahun 2015.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan

yang menaruh keterangan mengani perhitungan yang didalamnya terdapat keterangan

tentang penghasilan dan beban. Adapun komponen yang termasuk kedalam perhitungan

hasil usaha diantaranya adalah pendapatan operasional utama, pendapatan operasional

lainnya, sisa hasil usaha kotor, beban operasional, pendapatan lainnya, beban lainnya,

beban pajak.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan keterangan tentang perubahan historis atas kas dan

setara kas koperasi yang menerangkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu

periode dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Pada

pelaksanaanya, KPPP JABAR tidak menyajikan laporan arus kas dalam akhir periode

tahun buku, namun dari hasil wawancara dengan asisten manajer bidang administrasi dan

keuangan menyebutkan bahwa laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak

langsung dan arus kas dikelompokan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan

pendanaan. Untuk tujuan alporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, bamk dan

investasi jangka panjang.

Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas asdalah penambahan atas pengurangan komponen

ekuitas koperasi pada satu periode tertentu. KPPP JABAR tidak menyajikan laporan

perubahan ekuitas di akhit tahun periode pembukuan dan tidak ada keterangan tentang

perubahan ekuitas yang dimiliki oleh koperasi.

Vol. 13, No. 1, pp. 1-9, Januari 2022

7 https://journal.ikopin.ac.id

Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan keterangan yang tersaji pada

laporan keuangan yang berisi penjelasan deskriptif atau rincian jumlah yang tersaji dalam

laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam

laporan keuangan. tetapi dalam pelaksanaannya, KPPP JABAR belum menciptakan

catatan atas laporan keuangan, sehingga akibatnya keterangan yang ada belum relatif

cukup untuk menjelaskan unsur- unsur pos/akun yang dimiliki koperasi.

Bagaimana Laporan Keuangan yang seharusnya untuk Koperasi berdasarkan pada

penerapan akuntansi yaitu Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan

Pengungkapan

Pada penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dilakukan proses

pengakuan dan pengukuran (Perlakuan), penyajian dan pengungkapan berdasarkan tiap

transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi yang dijelaskan sebagai

berikut:

Pengakuan merupakan proses pemberukan suatu pos/akun pada neraca atau laporan

perhitungan hasil usaha (PHU) yang memiliki nilai atau biaya yang bisa diukur, dimana

manfaat ekonomi yang berkaitan menggunakan asumsi tersebut, akan mengalir dari atau

ke pada entitas koperasi

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah yang yang dipakai koperasi untuk

mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban pada laporan keuangan

Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (asumsi) pada laporan

keuangan secara sempurna dan wajar

Pengungkapan merupakan pemberian keterangan tambahan yang diperlukan untuk

menyebutkan unsur-unsur pos/akun (asumsi) kepada pihak yang berkepentigan menjadi

catatan pada laporan keuangan koperasi.

Neraca

Terdapat beberapa akun yang seharusnya ada pada laporan keuangan KPPP

JABAR, namun belum ada ataupun belum disesuaikan dengan Peraturan menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman

akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi diantaranya yaitu Surat berharga, Pinjaman

yang diberikan, pada tahun 2019 koperasi mengalami penurunan realisasi pinjaman yang

diberikan. Bukan dikarenakan anggota tidak tertarik lagi dengan koperasi, namun di

sebabkan cukup banyak anggota yang pensiun dengan jumlah simpanan relative besar.

Penyisihan pinjaman yang diberikan, penyisihan pinjaman yang diberikan dibentuk

sebagai antisipasi atas risiko pinjaman anggota yang tidak tertagih. KPPP JABAR belum

memiliki aktiva lancar berupa penyisihan pinjaman pada tahun buku 2019. Perlengkapan

yang dimiliki oleh koperasi tidak didukung dengan adanya pencatatan yang memadai

sehingga informasi mengenai jenis barang, harga perolehan dan tahun pembelian tidak

dapat diketahui.

Biaya dibayar dimuka, adalah biaya-biaya yang telah dibayarkan untuk

mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan operasional. Namun pada

tahun 2019 belum ada catatan yang mendukung atas informasi terjadinya biaya dibayar

dimuka. Maka seharusnya dinilai sebagai aset lancar dan dinilai sesuai dengan harga

perolehannya dan disajikan pada neraca yaitu aset lancar.

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan atas jasa yang

dilakukan koperasi namun pada kegiatannya, pembayaran tersebut belum diselesaikan

maka akan timbul pendapatan yang masih harus diterima. Adapun hingga tahun 2019

belum ada catatan yang mendukung atas transaksi tersebut, maka apabila koperasi

memang memiliki pendapatan yang masih harus diterima, seharusnya dinilai sebagai aset

Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

Republik Indonesia No.13/Per/M.Kukm/Ix/2015

e-ISSN

p-ISSN 2086-3306

Daifulloh Faidz Rabbani, Dadi Nurpadi, M.Ardi Nupi H 8

lancar dan diniliai dengan harga perolehannya, dan disajikan pada neraca yaitu aset

lancar.

Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha KPPP JABAR masih belum sesuai dengan Peraturan

Menteri Kopersi Nomor 13 tahun 2015. Koperasi belum menyajikan pendapatan dari jasa

atau insentif.

Sisa hasil usaha, adalah jumlah pendapatan operasional utama yang sudah

dikurangi beban dari aktivitas operasional dan beban lainnya. Setelah SHU yang

didapatkan koperasi maka harus dipotong dengan beban pajak koperasi, yaitu beban pajak

penghasilan badan yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

Apabila semua pendapatan beban telah disajikan dengan nilai yang sebenarnya dan sesuai

dengan perlakuan akuntansi, maka SHU tahun berjalan yang dimiliki koperasi dapat

disalurkan kepada anggota dan kebutuhan koperasi lainnya.

Beban perkoperasian tahun 2019 tidak disajikan karena tahun 2018 koperasi tidak

melaksanakan RAT sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk beban

perkoperasian.

Biaya bunga tidak terlampir sendiri melaikan termasuk kedalam beban lain lain

milik koperasi.

Laporan Perubahan Ekuitas

KPPP JABAR belum menyajikan laporan Perubahan Ekuitas. Berikut ini adalah

ilustrasi laporan perubahan ekuitas yang disesuaikan dengan peraturan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil menengah No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi

usaha simpan pinjam koperasi.

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi untuk suatu periode,

pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode

tersebut, pengaruh kebijkan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode

tersebut. KPPP JABAR diharuskan untuk membuat laporan perubahan ekuitas agar

ekuitas yang dimiliki oleh KPPP JABAR dapat menjadi bahan dalam pengambilan

keputusan akuntansi dan koreksi kesalahan yang terjadi pada periode tersebut.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara

tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah,

terdiri dari: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas

dari aktivitas pendanaan dan penyusunan menggunakan metode tidak langsung. KPPP

JABAR diharuskan untuk menyusun laporan arus kas sebagai indormasi dari adanya

perubahan unsur atau setara tunai yang dimiliki KPPP JABAR selama satu periode.

Adapun mengapa koperasi diharuskan untuk menyajikan laporan arus kas yaitu dengan

tujuan agar kondisi kas yang ada di koperasi bisa selalu terpantau, hal ini juga bisa

membantu pehak manajemen atau pengurus dalam mengambil keputusan. Seperti

bagaimana investasi yang massuk pada periode yang bersangkutan, apakah cukup baik

atau tidak, selain itu untuk mengecek berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang

terjadi pada koperasim karena neraca hanya menyajikan jumlah dari kas saja tidak ada

penjeleasan tentang kenaikan dan penurunan kas dari operasional, investasi dan

pendanaan.

Vol. 13, No. 1, pp. 1-9, Januari 2022

9 https://journal.ikopin.ac.id

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi memuat pengungkapan kebijakan koperasi

yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi

lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa 1) Laporan keuangan yang

telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca dan PHU keseluruhan telah disajikan

cukup baik. Pada laporan neraca telah mencakup 3 akun yaitu aset, kewajiban dan modal,

namun masih ada beberapa transaksi yang tidak diakui dan disajikan pada laporan neraca.

Perhitungan Hasil Usaha (PHU) telah mencakup 3 akun yaitu pendapatan, beban dan sisa

hasil usaha, tetapi pada penyajiannya akun masih terdapat perdebaan penamaan. Laporan

keuangan KPPP JABAR yang sudah disajikan masih belum sesuai dengan komponen

laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam. Yaitu neraca, PHU,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus kas dan CALK. Sehingga pada proses

penyusunan laporan keuangan dan penerapan akuntansi belum menerapkan proses

pengakuan karena tidak ada CALK. Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap

Permen No. 13 tahun 2015 jika dalam bentuk persentase sebesar 18,42%.

BIBLIOGRAFI

Dio,Oktavianto, 2017, Analisis Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 Atas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kopeasi

Pegawai Negeri Sylva Lestari. (Laporan Akhir, Politeknik Negeri Sriwijaya

Palembang)

E.Kieso, Donald, Jerry J, Weyfandt And Teery D. Warfield, 2011. Intermediate

Accounting, Edisi 12 by : Erlangga.

Zaki, Baridwan, 2014, Intermediate Accounting, edisi 8, Yogyakarta : BPFE

Yogyakarta.

Sukrisno, Agoes, 2013, Akuntansi Perpajakan, edisi 3, Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor

13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam

Oleh Koperasi.

Tim LAPENKOP Nasional, 2017, Lebih Mengenal Koperasi, Cetakan 13, Jatinangor :

Penerbit LAPENKOP Nasional

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta.

Presiden Republik Indonesia. 1992. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1

Revisi 2009. Jakarta : IAI

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License