Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan

Volume 11, Number 3, Desember, 2020

p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862

How to cite:

Chiska Nova Harsela, Fa’iqotul Fauziyah. (2020). Analisis Harga Kebutuhan Pokok Dampak

Covid-19 Perspektif Imam Yahya Bin Umar. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi

Kewirausahaan Vol 11(3): 110-117

E-ISSN:

Published by:

https://greenpublisher.id/

ANALISIS HARGA KEBUTUHAN POKOK DAMPAK COVID-19 PERSPEKTIF

IMAM YAHYA BIN UMAR

Chiska Nova Harsela

, Fa’iqotul Fauziyah

Green Publisher, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: chiska026@gmail.com, faiqotulfauziyah51@gmail.com

Abstrak

Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha yang paling besar menyerap modal usaha

koperasi. Namun permasalahan yang terjadi yaitu pada penyusunan laporan keuangan

koperasi masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan pedoman yang telah dibuat

oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam koperasi.

Penelitian ini bertujuan agar kita dapat memahami penyebab yang memicu terjadinya

kenaikan harga bahan pokok di pasaran semenjak terjadinya pandemi covid19 dengan

merujuk pada persepektif Imam Yahya Bin Umar sebagai ahli ekonomi islam yang

pemikirannya berfokus pada sistem pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan mencari dari beberapa referensi dan literature review yang mendukung materi kajian

ilmiah, Hasil dari penelitian ini ialah : Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 pada

perekonomian dan mencegah terjadinya kenaikan harga pada kebutuhan pokok atau

terjadinya inflasi, Pemerintah telah mengumuman stimulus fiskal jilid I, II, dan III. Laporan

keuangan yang telah disajikan oleh KPPP JABAR yaitu Neraca dan PHU keseluruhan telah

disajikan cukup baik. Laporan keuangan KPPP JABAR yang sudah disajikan masih belum

sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut pedoman akuntansi simpan pinjam.

Kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi terhadap Permen No. 13 tahun 2015 jika dalam

bentuk persentase sebesar 18,42%.

Kata kunci: Yahya bin Umar, Regulasi Harga, Dampak, Covid-19

Abstract

Savings and Loans Unit is a business unit that absorbs the largest cooperative business

capital. However, the problem that occurs is that in the preparation of cooperative financial

statements, there are still deficiencies and discrepancies with the guidelines that have been

made by the Government, namely the Regulation of the Minister of Cooperatives and MSMEs

No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning accounting guidelines for cooperative savings and

loans. This study aims so that we can understand the causes that have triggered the increase

in the price of basic commodities in the market since the COVID-19 pandemic by referring to

the perspective of Imam Yahya Bin Umar as an Islamic economist whose thoughts focus on

the market system.This study uses a qualitative method by looking for references and

literature reviews that support scientific study material. The results of this study are: In order

to mitigate the impact of COVID-19 on the economy and prevent price increases for basic

necessities or inflation, the Government has announced a stimulus fiscal volumes I, II, and

III. The financial reports that have been presented by KPPP JABAR, namely the balance

sheet and PHU have been presented quite well. The financial statements of KPPP JABAR

that have been presented are still not in accordance with the components of the financial

statements according to the savings and loan accounting guidelines.The Conformity of

Cooperative Financial Statements with Ministerial Regulation No. 13 of 2015 if in the form of

a percentage of 18.42%.

Keywords: Yahya bin Umar, Price Regulation, Impact, Covid-19

Diterima: 26-11-2020; Direvisi: 6-12-2020; Disetujui: 6-12-2020:

Analisis Harga Kebutuhan Pokok Dampak Covid-19

Perspektif Imam Yahya Bin Umar

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Chiska Nova Harsela, Fa’iqotul Fauziyah 111

PENDAHULUAN

Pandemi virus COVID-19 atau yang umum disebut virus Korona di masyarakat

kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus

ini semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan

sejumlah komoditas impor dari China. Namun, seiring penyebaran virus yang sangat

cepat. [Sampai dengan 23 Maret 2020, sebanyak 579 orang di Indonesia positif Korona,

sembuh 30 orang, dan 49 meninggal dunia (Pusat Informasi COVID-19, 2020)], stabilitas

perekonomian pun terkena dampak.

Nilai tukar rupiah terus melemah tajam, sementara pasar bursa pun meradang

seiring laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam. Pertumbuhan

ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis, terkikis oleh penjalaran dampak virus

ke berbagai sektor di perekonomian. Merebaknya pandemi COVID-19 turut berimplikasi

terhadap lonjakan permintaan akan bahan kebutuhan pokok. Anjuran pemerintah agar

masyarakat melakukan kegiatan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah mendorong

masyarakat untuk melakukan pembelian sembako secara masif guna memenuhi

persediaan hingga beberapa waktu mendatang.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 23

Maret 2020, beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga (rata-rata harga

nasional) yang signifikan dalam sebulan terakhir dan kenaikan sejak awal tahun (year to

date/ytd) antara lain gula pasir lokal 18,71% (ytd 31,2%), gula pasir kualitas premium

10,68% (ytd 15,54%), bawang putih naik 36% (ytd), bawang merah 5,56% (ytd 4,57%),

cabai rawit merah 18,11% (ytd 2,74%). Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya

seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan minyak goreng relatif stabil.

Fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah red zone

persebaran Covid-19 berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas

menengah ke bawah yang tidak mampu “menyetok” bahan makanan. Untuk meredam

shock kenaikan permintaan, potensi penimbunan kebutuhan pokok, dan kenaikan harga-

harga atau bahkan inflasi yang berujung pada krisis, pemerintah harus segera melakukan

sesuatu dengan mengeluarkan solusi kebijakan yang tepat.

Berkaca dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis

permasalahan tersebut berdasarkan perspektif pemikiran seorang pakar ekonomi islam

yakni Imam Yahya Bin Umar. Beliau adalah salah seorang fuqaha mazhab Maliki.

Ulamanya yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-

Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para

cendekiawan Muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu.

Kiprahnya dalam dunia pemikiran ekonomi pun cukup luas. Oleh karena itu penulis

tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau terutama mengenai

pandangannya tentang kenaikan harga.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan

mencari dari beberapa referensi dan literature review yang mendukung materi kajian

ilmiah “analisis harga kebutuhan pokok dampak covid-19 perspektif Imam Yahya Bin

Umar”.

Vol. 11, No. 3, pp. 110-117, Desember 2020

112 https://journal.ikopin.ac.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Covid-19 Terhadap Harga Kebutuhan Pokok

Pandemi virus COVID-19 atau yang umum disebut virus Korona di masyarakat kian

hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini

semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan

sejumlah komoditas impor dari China. Namun, seiring penyebaran virus yang sangat

cepat. [Sampai dengan 23 Maret 2020, sebanyak 579 orang di Indonesia positif Korona,

sembuh 30 orang, dan 49 meninggal dunia (Pusat Informasi COVID-19, 2020)], stabilitas

perekonomian pun terkena dampak.

Nilai tukar rupiah terus melemah tajam, sementara pasar bursa pun meradang seiring

laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam. Pertumbuhan

ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis, terkikis oleh penjalaran dampak virus

ke berbagai sektor di perekonomian. Merebaknya pandemi COVID-19 turut berimplikasi

terhadap lonjakan permintaan akan bahan kebutuhan pokok. Anjuran pemerintah agar

masyarakat melakukan kegiatan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah mendorong

masyarakat untuk melakukan pembelian sembako secara masif guna memenuhi

persediaan hingga beberapa waktu mendatang.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 23 Maret

2020, beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga (rata-rata harga

nasional) yang signifikan dalam sebulan terakhir dan kenaikan sejak awal tahun (year to

date/ytd) antara lain gula pasir lokal 18,71% (ytd 31,2%), gula pasir kualitas premium

10,68% (ytd 15,54%), bawang putih naik 36% (ytd), bawang merah 5,56% (ytd 4,57%),

cabai rawit merah 18,11% (ytd 2,74%). Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya

seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan minyak goreng relatif stabil.

Fenomena panic buying yang sempat terjadi di beberapa daerah red zone persebaran

Covid-19 berdampak pada keterbatasan akses kelompok rumah tangga kelas menengah

ke bawah yang tidak mampu “menyetok” bahan makanan.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran

COVID-19, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan perkembangan

harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH)

yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di

daerah, menunjukan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Pemantauan

harga pada minggu kedua April 2020 menunjukkan inflasi akan berada di sekitar 0,20%

(mtm) atau 2,80% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui TPI/TPID dalam

memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah dari kemampuan

kapasitas produksi nasional sehingga mengalami kesenjangan output yang negatif

sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan terkendali.

Dampak dari nilai tukar Rupiah terhadap inflasi rendah.

Terjangkarnya ekspektasi inflasi baik di sisi konsumen dan produsen.

BI akan terus memperkuat koordinasi ini dengan Pemerintah dan OJK untuk

memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap

perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi

kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan

sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan

berdaya tahan.

Analisis Harga Kebutuhan Pokok Dampak Covid-19

Perspektif Imam Yahya Bin Umar

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Chiska Nova Harsela, Fa’iqotul Fauziyah 113

2. Pemikiran Imam Yahya Bin Umar Tentang Regulasi Harga

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi.

Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan

kreativitas dalam bermuamalah. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga

ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan

(demand). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah dilarang melakukan intervensi

terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya

larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar.

Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga (hisbah)

muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah bertindak

sebagai hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- (Komisi Pengawas Persaingan

Usaha). Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung

tinggi, sehingga sahabat meminta Rasulullah untuk menurunkan harga. Namun demikian,

Rasulullah menolak permintaan sahabat tersebut.

Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan.

Dia-lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo’a agar Allah

tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik. Dalam sebuah

hadits dinyatakan:

“Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga telah naik,

maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah

yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap

bertemu dengan Allah sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena

kezhaliman dalam darah atau harta.”

Dari riwayat tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak

diperkenankan oleh Rasulullah. Sebab dengan penetapan harga akan memicu

ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan

dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan

dirugikan. Bagi penulis, hadits di atas dilatarbelakangi oleh kondisi harga yang dalam

perspektif Rasulullah masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga

adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka

akan melahirkan ketidakadilan (injustice) baru dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan

yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh

daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan,

sehingga menyebabkan (ketidakstabilan) instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai

institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum,

berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat

membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan stabilisasi. Dua hal

yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar,

yaitu:

a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (ihtikar/monopoly’s

rentseeking), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian

pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat

membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang

sejahtera. Dalam kondisi seperti itu pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga

barang menjadi normal kembali.

b. Sebagian pedagang melakukan praktek siyasah al-ighraq atau banting harga

(dumping). Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta

dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah

Vol. 11, No. 3, pp. 110-117, Desember 2020

114 https://journal.ikopin.ac.id

mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan

kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Statemen Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah

seorang ulama yang mendukung liberisasi ekonomi (kebebasan ekonomi), termasuk

kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga

melalaui statementnya yang tertuang dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud melalui

sanad Anas bin Malik, juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya

mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya.

Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas

sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah

suatu kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan

pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Sebagaimana teori

permintaan dan penawaran. Dalam hukum permintaan (demand) dinyatakan bahwa jika

harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan

akan turun. Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara

permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (supply) justru

menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan

harga yang dikenakan. Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan

yang erat sebagaimana tersebut dalam statemen di atas.

Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, kenaikan harga menyebabkan para

pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (substitusi) dari

barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang

mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah

pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua, kenaikan harga

menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli

untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang

mengalami kenaikan.

Tetapi, sekali lagi bahwa mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah

Islam. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi

ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti ihtikar dan siyasah al-

ighraq atau banting harga (dumping) yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga

menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas

yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan

masyarakat, termasuk ekonomi. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (dumping)

bukan dimaksudkan untuk mencegah harga barang menjadi murah. Tetapi, lebih pada

suatu upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika harga di pasar turun atau murah karena

faktor alami tidaklah menjadi masalah, semisal barang di pasar banyak, maka menurut

hukum ekonomi harga barang akan turun. Tetapi jika harga di pasar murah, karena ada

rekayasa untuk menguasai harga secara monopoli dan berakibat kepailitan pedagang lain,

maka hal tersebut dilarang oleh Islam.

3. Analisis Harga Dampak Covid-19 Menurut Imam Yahya Bin Umar

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 23

Maret 2020, beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga (rata-rata harga

nasional) yang signifikan dalam sebulan terakhir dan kenaikan sejak awal tahun (year to

date/ytd) antara lain gula pasir lokal 18,71% (ytd 31,2%), gula pasir kualitas premium

Analisis Harga Kebutuhan Pokok Dampak Covid-19

Perspektif Imam Yahya Bin Umar

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Chiska Nova Harsela, Fa’iqotul Fauziyah 115