Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan

Volume 11, Number 2, Juli, 2020

p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862

How to cite:

Diana Magfiroh, Putri Amalia Zubaedah. (2020). Analis Pelaksanaan Akad Rohn Berdasarkan

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi

Kewirausahaan Vol 11(2):68-75

E-ISSN:

Published by:

https://greenpublisher.id/

ANALISIS PELAKSANAN AKAD ROHN BERDASARKAN FATWA

DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

Diana Maghfiroh, Putri Amalia Zubaedah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Green Publisher

E-mail: dianamagfiroh0002@gmail.com, putt.mafazha@gmail.com

Abstrak

Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial, tolong-menolong dan

kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena keberadaan Pegadaian

Syariah bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan usahanya sebagai

ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan

bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn

berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002. Penelitian ini adalah sebuah kajian

pustaka dari penelitian deskriptif. Karena menggunaan kajian pustaka tentunya

sumber datanya pun adalah dari dokumen atau catatan yang ada bisa berupa buku,

jurnal, dll. Teknik analisis yang tepat adalah menggunakan analisis isi untuk jenis

penelitian ini. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 mengemukakan bahwa rohn

dapat dibolehkan dengan ketentuan Murtahin (penerima barang) mempunyai hak

untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan

barang) dilunasi.

Kata Kunci: Akad Rahn,Gadai, Pegadaian Syariah

Abstract

The principle of pawn is very concerned about social values, mutual assistance and trust in its

implementation. This is none other than because the existence of Sharia Pawnshops is not for

commercial purposes, which makes its business a field to take maximum profit without paying

attention to the common good. The purpose of this study was to determine the implementation

of the rahn contract based on the DSN-MUI fatwa no. 25 of 2002. This research is a literature

review of descriptive research. Because using literature review, of course, the source of the

data is from existing documents or records, which can be in the form of books, journals, etc.

The appropriate analytical technique is to use content analysis for this type of research. DSN

Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 states that rohn can be allowed on condition that the

Murtahin (the recipient of the goods) has the right to hold the marhun (goods) until all debts

of the rahin (who deliver the goods) are paid off.

Keywords: Rahn Contract, Pawn, Sharia Pawnshop

Diterima: 25-06-2020 Direvisi: 5-07-2020 Disetujui: 6-07-2020

Analisis Pelaksanan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa Dsn-

Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Diana Maghfiroh, Putri Amalia Zubaedah 69

PENDAHULUAN

Konsep gadai telah ada sejak zaman Rasulullah dan bahkan Rasulullah sendiri

pernah melakukannya (Pratiwi, 2016). Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial,

tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena

keberadaan Pegadaian Syariah bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan

usahanya sebagai ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan

kemaslahatan bersama (Judul, 2017).

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan

masyarakat industri modern. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang

usahanya hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua

yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan

bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan

bank yaitu asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana

pensiun, pasar modal, reksa dana, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen

(Surahman & Adam, 2018). Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga

yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman

uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah

karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga

pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat (Mandasari,

2015).

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan

konvensional dan lembaga keuangan Syari’ah. lembaga keuangan Syari’ah adalah

lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip

Syari’ah. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang di

maksud dengan prinsip Syari’ah adalah: “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa di bidang syari’ah”. Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum Islam yang akan digunakan

dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syari’ah terlebih dahulu harus

ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Majelis Ulama Indonesia (Surahman & Adam, 2018)

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk

dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn

yang ada di Pegadaian Syariah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-

piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya

sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang

menggadaikan, namun dikuasai oleh penerma gadai. Mekanisme teknis gadai syariah,

maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keungan syariah,

yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. (Roficoh &

Ghozali, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah kajian pustaka dari penelitian deskriptif. Karena

menggunaan kajian pustaka tentunya sumber datanya pun adalah dari dokumen

atau catatan yang ada bisa berupa buku, jurnal, dll. Teknik analisis yang tepat

adalah menggunakan analisis isi untuk jenis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan rohn (gadai) dalam FATWA DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

Vol. 11, No.2, pp.68-75, Juli, 2020

70 https://journal.ikopin.ac.id

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan rahn adalah Al-Quran surah

Al-Baqarah ayat 283, hadist, ijma’, serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang

Rahn dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Substansi dalam

peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh

berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan

transaksi utang piutang (Kholijah, 2020). Fungsi barang gadai (murtahin) pada ayat di

atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai

(murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan

pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang

dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari muamalah,

dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan (Sofi’i, 2017). Rasulullah

SAW dalam hadist juga telah memperlihatkan contoh muamalah dengan menggadaikan

baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan (Izzah, 2016).

Berpedoman pada al-quran dan hadist tersebut, pada dasarnya fungsi dari gadai adalah

untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang

diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang

mengambil keuntungan sebesar-besarnya (Hermanto, 2016). Tujuan adanya praktik rahn

adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal

sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian

gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya (Ilmiah, 2015).

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian syariah

kepada nasabah (rahin), dimana pegadaian syariah menahan salah satu harta milik

nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Roficoh & Ghozali, 2018).

Dengan demikian, pegadaian syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh

pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat melunasi pinjamannya.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk

rahn menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak

mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya

pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya

pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun.

a. Apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk

segera melunasi utangnya.

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah.

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin (Nasional & Indonesia, 2006)

Analisis Pelaksanan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa Dsn-

Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Diana Maghfiroh, Putri Amalia Zubaedah 71

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah:

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan

masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

utang.

2. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat

tersebut dalam berbagai produknya.

3. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

B. Pelaksanaan akad rohn di pegadaian syariah UPS Perjuangan

Dari berbagai peraturan mengenai gadai dan prakteknya itu, maka transaksi gadai

dapat digambarkan sebagai berikut:

Adanya transaksi utang debitur kepada kreditur yang disertai jaminan

berupa harta bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

Utang itu dikenai bunga yang disebut sewa modal, yang dihitung

berdasar prosentase tertentu dikalikan jumlah utangnya dan dihitung

per satuan jangka waktu tertentu.

Gadai hanya dapat dilakukan atas harta bergerak termasuk surat- surat

berharga jika surat-surat berharga.

Benda atau barang yang dijadikan agunan harus dikuasai oleh kreditur,

misal pegadaian atau bank.

Gadai yang diadakan harus dengan persetujuan antara kreditur

(pegadaian atau bank) dengan debitur (nasabah) pemilik benda (harta

bergerak) tersebut.

Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dan

semua kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi kewajiban

debitur kepada krediturnya.

Kreditur (pegadaian atau bank) sebagai pemegang gadai berhak

terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditur lain jika obyek

barang gadai dijual.

Kreditur berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan

sampai seluruh kewajiban (utang pokok, bunga, denda dan biaya

lainnya) dilunasi debitur.

Kreditur berhak menjual harta gadai melalui kantor lelang jika debitur

tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

10.

Kreditur juga berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang atas

benda-benda tersebut, jika diperjanjikan dengan tegas.

11.

Kreditur berhak meminta penggantian biaya pemeliharaan benda- benda

yang digadaikan kepada debitur.

12.

Debitur dapat menuntut kreditur atas hilangnya, merosotnya,

penyusutan harga atau kerusakan harta gadai tersebut disebabkan

kesengajaan atau kelalaian kreditur (Subagiyo, n.d.).

Adapun mekanisme opeasional gadai syariah secara umum adalah sebagai

berikut:

Kategori Marhun

Dalam sudut hukum Islam, yang berlaku sebagai marhun tidak hanya

barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak

Vol. 11, No.2, pp.68-75, Juli, 2020

72 https://journal.ikopin.ac.id

dengan catatan barang tersebut dapat dijual. (Rais, 2005) Pemeliharaan

Marhun.

Mu‟nah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan perihal

biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang dalam suatu

gadai. Dalam teori gadai syariah, dalam hal penentuan biaya simpanan

belum ditemukan besaran tarif yang layak atau tepat. Namun berkaitan

dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang perlu

diperhatikan, antara lain:

a. Minimal terhindar dari hal yang merusak dan menyalahi

norma dan etika bisnis Islam

b. Menjauhkan dari unsur yang mendatangkan hal yang

bersifat negative (kemudharatan)

c. Terhindar dari kedzaliman dan praktik ketidakadilan

(merugikan suatu pihak)

(Rais, 2005).

Resiko atas Kerusakan Marhun

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak

menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya marhun

tanpa disengaja.

Pemanfaatan Marhun

Pada dasarnya, marhun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin

maupun murtahin karena statusnya hanya sebagai jaminan hutang dan

sebagai amanah bagi murtahin. Namun apabila mendapat izin dari kedua

pihak yang bersangkutan, maka marhun boleh dimanfaatkan.

Pelunasan Marhun Bih

Murtahin dapat memutuskan untuk menjual marhun guna melunasi

utang rahin, apabila sampai pada waktu yang ditentukan rahin tidak

membayar kembali hutangnya dan tidak mau membayar setelah

mendapatkan perintah dari murtahun.

Pelelangan marhun dibolehkan dengan ketentun sebagai berikut:

a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin

(penyebab belum melunasi hutangnya).

b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

c. Murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin

lain dengan seizing rahin apabila murtahin benar-benar

membutuhkan uang dan rahin belum melunasi marhun bih-nya.

d. Apabila ketentuan terebut tidak terpenuhi, maka murtahin boleh

menjual marhun dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada

rahin.

e. Apabila hasil penjualan marhun lebih kecil dari jumlah marhun

bih-nya, maka rahin harus menambah kekurangannya tersebut

(Rais, 2005).

C. Analisis Pelaksanan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-

MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan

Analisis Pelaksanan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa Dsn-

Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Diana Maghfiroh, Putri Amalia Zubaedah 73

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sudah memenuhi kriteria

rukun gadai dalam transaksi rahn. Mulai dari orang yang berakad (aqid), barang yang

diakadkan (ma’qud ‘alaih) dan lafadz ijab dan qabul (shigat) (Rahmat, 2018). Sehingga

pelaksanaan rukun rahn dalam transaksi rahn di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan

sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu, secara

garis besar Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN

No.26/DSN-MUI/III/2002 dalam transaksi rahn adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Secara praktik, jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar

diunasi) atau diperpanjang utang rahn, meninggalkan marhun bih dan sampai

dengan tanggal jatuh tempo.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak

mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya

pemeliharaan dan perawatannya.

Secara praktik, Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian. Pada akad

rahn tidak boleh memanfaatkan marhunterlalu lama sebab akan

menyebabkan marhunhilang atau rusak. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah

memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat

diperpanjang

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya

pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

Secara praktik, Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada

hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat

juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan

biayanya harus ditanggung rahin. PT.Pegadaian (Persero) akan memberikan

ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan

PT.Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak

disebabkan oleh suatu bencana alam (forje majeure) yang ditetapkan

pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah perhitungan dengan uang pinjaman,

sewa modal dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang

berlaku di Pegadaian (Persero).

Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil nasabah,

terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari

tidak dikenakan biaya jasa titipan. Bila telah memenuhi sepuluh hari dari

pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat

dikenakan biaya jasa titipan yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di PT.Pegadaian (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam bukti

transaksi. (Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2019)

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah

memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh

rahin, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir

yang akurat.

5. Penjualan marhun.

a. Apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk

segera melunasi utangnya.

Vol. 11, No.2, pp.68-75, Juli, 2020

74 https://journal.ikopin.ac.id

Secara praktik, dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal

jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya marhun bih tercantum

dalam nota transaksi (struk).

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah.

Secara praktik, apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak

dilakukan pelunasan, ulang gadai, gadai ulang otomatis, maka

PT.Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan

melalui lelang..

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan.

Secara praktik, hasil penjualan lelang barang jaminan setelah

dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan

bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah,

PT.Pegadaian (Persero) akan memberitahukan nominal uang

kelebihan nasabah melalui papan pengumuman di Kantor

Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke

alamat nasabah atau melalui media lainnya seperti telepon, short

message service (SMS).

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin. Secara praktik, nasabah setuju bahwa biaya

pemberitahuan uang kelebihan kepada nasabah dapat diperhitungkan

sebagai pengurangan dari kelebihan. Jangka waktu pengambilan

uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal

lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 perjanjian ini. Jika lewat

jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah

menyatakan setuju untuk menyatakan uang kelebihan lelang tersebut

sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan

kepada PT.Pegadaian (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang

jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa

uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang

maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut (Perpustakaan

Universitas Sumatera Utara, 2019).

KESIMPULAN

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 mengemukakan bahwa rohn dapat

dibolehkan dengan ketentuan Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk

menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)

dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pemeliharaan dan

penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan

dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan marhun apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk segera

melunasi utangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah, hasil penjualan marhun digunakan

untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta

biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin.

Analisis Pelaksanan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa Dsn-

Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Diana Maghfiroh, Putri Amalia Zubaedah 75

Sistem gadai dan pelelangan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada Fatwa DSNMUI

No.25/DSN_MUI/III/2002 tentang rahn. Secara praktiknya pelaksanaan akad rohn di

Pegadaian Syariah UPS Perjuangan tidak menyalahi konsep dasar yang ditatapkan oleh

DSN-MUI, dalam pelaksanaanya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa

yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

BIBLIOGRAFI

hermanto, M. (2016). Penanggungan Resiko Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus

Pegadaian Syariah Wua-Wua Cabang Kendari). IAIN Kendari.

Ilmiah, J. (2015). ( Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang ).

Izzah, N. (2016). Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif Se Bank Indonesia No.

14/7/DPBS Dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Transparansi: Jurnal Ilmiah

Ilmu Administrasi, 8(2), 150–161.

Judul, H. (2017). Halaman judul intisari (Issue April).

Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. Jurnal BAABU AL-ILMI:

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(1), 104–116.

Mandasari, I. I. (2015). Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (

Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1436 H Kementerian Agama Republik Indonesia

Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1436 H.

Nasional, M. U. I. D. S., & Indonesia, B. (2006). Himpunan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Vol.

1). Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia.

Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. (2019). Perpustakaan Universitas Sumatera Utara.

Pratiwi, N. (2016). Penerapan pembiayaan gadai emas di BRI syariah. Al-Masraf: Jurnal Lembaga

Keuangan Dan Perbankan, 1(1), 1–12.

Rahmat, Z. (2018). Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat jabiren kecamatan jabiren

raya kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi islam. IAIN Palangka Raya.

Rais, S. (2005). Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional suatu kajian kontemporer.

Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. Jurnal

Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).

https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736

Sofi’i, I. (2017). Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT

Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten). Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal

Akuntansi, 1(2), 94–112.

Subagiyo, R. (n.d.). SYARIAH ( RAHN ) Rokhmat Subagiyo : Tinjauan Syariah ...... pembiayaan

pada perbankan . Pegadaian dijadikan tumpuan untuk.

Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga

Pegadaian Syariah. Law and Justice, 2(2), 135–146. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License