Peran Kebijakan Perpajakan dalam Mendukung Koperasi di Indonesia
Keywords:
Kepatuhan Pajak, Koperasi, Peraturan Perpajakan, Tantangan Operasional, Pengelola Koperasi, Strategi PajakAbstract
Artikel ini mengeksplorasi implementasi pajak dalam koperasi, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini mengkaji peraturan perpajakan yang relevan, tantangan operasional yang dihadapi koperasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan studi literatur dan wawancara dengan ahli perpajakan serta pengelola koperasi, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan pajak di sektor koperasi dan bagaimana koperasi dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
References
Asosiasi Koperasi Indonesia. (2023). Koperasi dan Perpajakan: Panduan Praktis untuk Anggota Koperasi. Diakses dari: https://www.aki.or.id
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Koperasi di Indonesia. Diakses dari: https://www.bps.go.id
Dewi, S. (2022). "Efektivitas Sistem Administrasi Pajak dalam Koperasi Kecil dan Menengah." Jurnal Manajemen dan Koperasi, 10(1), 45-60.
Diskusi dengan Bapak Ade, Pengelola Koperasi XYZ, pada 22 Juni 2024.
Kurniawan, R., & Nugroho, B. (2020). "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak terhadap Kinerja Koperasi di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 123-140.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan. (1995). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai. (2014). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2015). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
